Kemenkes Usulkan Dua Opsi Tarif Dasar Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Rp 800 Ribu hingga Rp 1,3 Juta

Atok Dalang4 jam ago

0 1 minute read

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan dua alternatif tarif dasar untuk pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi disparitas harga antara rumah sakit daerah dan rumah sakit vertikal, serta untuk memperketat kriteria kesehatan melalui standar pemeriksaan yang lebih terukur.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menjelaskan bahwa pilihan tarif terendah yang diusulkan berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Sementara itu, untuk opsi tarif tertinggi, angkanya berada di rentang Rp1.100.000 hingga Rp1.300.000.

Di samping tarif pemeriksaan kesehatan, Kemenkes juga merekomendasikan harga untuk vaksinasi wajib meningitis yang berkisar antara Rp320.000 hingga Rp350.000, serta paket kombinasi yang dapat mencapai tarif hingga Rp850.000.

“Dampak dari perbedaan ini sangat terasa. Variasi dalam tarif dan paket pemeriksaan kesehatan harus diatur dengan baik agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu mencolok. Jika ada pemeriksaan yang biayanya mencapai Rp5.000.000, itu jelas tidak wajar,” ungkap Wamenkes Dante.

Ia menambahkan bahwa mungkin biaya yang sangat tinggi tersebut mencakup pemeriksaan tambahan. Namun, jika hasil pemeriksaan tambahan ini digunakan untuk menentukan kelayakan calon jemaah haji dan menimbulkan masalah, maka hal ini dapat berakibat buruk bagi para jemaah.

Wamenkes Dante juga mengemukakan bahwa pengetatan kriteria kesehatan atau istithaah melalui pemeriksaan yang terstandar terbukti berhasil menurunkan angka kematian jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, dari 450 jiwa pada tahun 2025 menjadi 340 jiwa pada tahun 2026.

Kemenkes, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Haji dan Umrah, telah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang mengatur digitalisasi layanan jemaah haji berbasis data kependudukan.

Kolaborasi antar kementerian ini difokuskan pada optimalisasi pelayanan haji, penurunan angka kematian jemaah, serta penutupan celah untuk praktik manipulasi antrean.

Selain aspek kesehatan, SEB ini juga menekankan pentingnya pemadanan data antrean haji. Kementerian Haji mencatat bahwa dari 5,7 juta data jemaah dalam daftar tunggu, sebanyak 416.147 belum terpadan dengan data kependudukan. Ketidaksesuaian data ini membuka peluang untuk praktik percaloan, termasuk pemalsuan surat kematian untuk pemindahan porsi secara ilegal yang nilainya dapat mencapai Rp500 juta serta manipulasi usia.

Menteri Haji dan Umrah, Muchamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemadanan data bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk melindungi hak-hak jemaah.

“Prinsip yang ingin kami tegaskan adalah satu jemaah, identitas yang valid, hak yang terlindungi, dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Menhaj Irfan.