Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kesehatan jiwa anak dan remaja harus menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah daerah. Ia menggarisbawahi perlunya dukungan kepala daerah dalam isu ini, termasuk penyediaan dana yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendagri dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Pencegahan serta Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta pada hari Kamis, 5 Maret 2026.
“Jika kita ingin melaksanakan program ini, maka anggaran harus dialokasikan dengan tepat saat perencanaan APBD,” tegas Mendagri.
Ia mengakui bahwa kapasitas fiskal setiap daerah bervariasi. Untuk daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, intervensi dari pemerintah pusat sangat diperlukan agar program ini tetap dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya pemberian pemahaman kepada para kepala daerah mengenai urgensi isu kesehatan jiwa anak dan remaja. Dengan demikian, dukungan yang diberikan dapat lebih optimal. Ia menyarankan diadakan pertemuan khusus secara virtual dengan kepala daerah untuk membahas masalah ini. “Kami akan mengundang mereka agar wajib hadir,” tambahnya.
Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memastikan bahwa isu kesehatan jiwa anak dan remaja bisa terintegrasi dalam APBD. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan surat edaran yang menjelaskan peran pemerintah daerah dalam merespons masalah ini, dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
“Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan Menko PMK. Setiap pihak harus memiliki program yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan,” paparnya.
Sebagai langkah tambahan, Mendagri mengusulkan agar pemerintah daerah yang berhasil dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa anak dan remaja diberikan penghargaan dan insentif. Menurutnya, langkah ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk lebih serius menangani isu kesehatan jiwa.
Dalam forum tersebut, turut hadir Menteri Koordinator PMK, Pratikno, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, dan Irwasum Polri, Komjen Pol. Wahyu Widada.
Dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan jiwa anak dan remaja, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk memberikan dukungan yang diperlukan.
Dukungan ini tidak hanya penting bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan jiwa yang baik merupakan fondasi bagi masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak dan remaja di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Kesehatan jiwa anak dan remaja seharusnya menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang luas terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.
Penting bagi semua pihak untuk mendukung inisiatif ini agar kesehatan jiwa anak dan remaja tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga terwujud dalam kebijakan dan tindakan nyata di lapangan. Pemerintah daerah yang responsif terhadap isu ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup generasi mendatang.
Dengan berbagai upaya yang diusulkan, diharapkan kesehatan jiwa anak dan remaja dapat terjaga dan ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kesadaran bersama dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.
➡️ Baca Juga: Ali Khamenei: Profil Pemimpin Agama yang Menjunjung Nilai Kesederhanaan dan Keberanian
➡️ Baca Juga: Tawuran Pecah di Petojo Utara, 2 Warga Jadi Korban
