Dirjen Pajak Mengusulkan Perombakan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya Dihentikan, Ini Daftar Namanya

Atok Dalang8 jam ago

0 1 minute read

Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan permohonan untuk menunda rotasi pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini disebabkan oleh kehadiran beberapa kandidat yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Bimo menjelaskan, “Ada beberapa nama yang tidak mengikuti proses penilaian dan manajemen bakat. Ini yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, meminta agar proses ini ditunda dan dibatalkan.” Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Jakarta pada hari Rabu.

Ia menambahkan, usul penundaan ini didasarkan pada prinsip keadilan bagi para kandidat lain yang telah mengikuti prosedur pengangkatan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bimo juga menekankan bahwa untuk kandidat yang tidak memenuhi syarat, pemindahan jabatan seharusnya dibatalkan.

“Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, seharusnya dibatalkan, sementara yang lain yang sesuai dengan prosedur tetap bisa melanjutkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bimo menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan perbaikan dalam reformasi birokrasi internal Kemenkeu dengan sebaik-baiknya.

“Pak Suahasil menegaskan niatnya untuk melaksanakan manajemen bakat dan reformasi birokrasi dengan optimal,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil menginformasikan bahwa Kemenkeu masih dalam tahap membahas kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Suahasil menyatakan bahwa pembahasan ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai proses serta aktivitas yang telah berlangsung terkait dengan penunjukan dan pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu.

Ia menjelaskan bahwa penunjukan pejabat di Kemenkeu melibatkan beberapa jenjang dan dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh unit eselon I.

Menurut Suahasil, mekanisme ini penting karena terdapat posisi tertentu yang memerlukan koordinasi antar unit eselon I untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.

Tentang kemungkinan pembatalan perombakan, Suahasil belum dapat memberikan kepastian.

Ia menyatakan bahwa pihaknya masih akan mengevaluasi kembali proses yang telah dilaksanakan sebelumnya, termasuk pelantikan pejabat yang dilakukan secara langsung maupun secara hibrida.

“Kita akan melihat terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mengingat ada pelantikan yang dilakukan secara hibrida, maka ini akan menjadi bagian dari pertimbangan keseluruhan,” tutup Suahasil.