Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Wibowo, menginstruksikan kepada jajaran lalu lintas untuk mempersiapkan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2027 dengan cermat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Irjen Pol Wibowo dalam acara Analisis dan Evaluasi (Anev) Kamseltibcarlantas, yang dihadiri oleh para Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) dari seluruh Polda di Indonesia. Acara ini berlangsung di Aula Madellu Korlantas Polri, Jakarta, pada hari Kamis, 3 September 2026.
Wibowo menekankan pentingnya pemetaan potensi masalah yang mungkin muncul di lapangan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi kendala-kendala yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas serta mobilitas masyarakat.
“Persiapkan dengan baik, tinjau kembali kesiapan sarana dan prasarana, jalur yang akan digunakan, serta inventarisasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan ini,” ujarnya.
Di samping kesiapan sarana dan prasarana serta jalur yang akan dilalui oleh kendaraan angkutan barang, Wibowo juga menyoroti pentingnya melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, permasalahan lalu lintas yang berhubungan dengan pergerakan kendaraan angkutan barang tidak bisa diatasi oleh Polri sendirian. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara berbagai instansi untuk menangani isu ini secara efektif.
“Minimalkan masalah dengan berkoordinasi bersama para stakeholder, karena saya percaya kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini tanpa dukungan dari pihak lain,” tegasnya.
Wibowo berharap agar kesiapan dan koordinasi antar sektor dapat dilakukan secara maksimal. Dengan demikian, penerapan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2027 dapat berlangsung sesuai dengan harapan, tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas dan mobilitas masyarakat.
➡️ Baca Juga: Biaya Perawatan Atlet Pencak Silat Usai Kecelakaan Ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan
➡️ Baca Juga: Oditur Militer Mengungkap Motif Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Diduga Dendam Pribadi
