Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada nota protes yang diterima dari negara-negara tetangga terkait dengan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berdampak luas.
Juru Bicara I Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyatakan, “Kami tidak mendapatkan nota protes dari negara-negara di kawasan ataupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerima hal tersebut.” Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, pada hari Kamis.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara II Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menambahkan bahwa Indonesia terus berupaya maksimal untuk mengatasi karhutla di berbagai daerah, terlepas dari adanya keluhan atau tidak dari negara-negara sekitar.
Tindakan nyata dari pemerintah terlihat dari mobilisasi besar-besaran sumber daya manusia serta penggunaan berbagai armada pemadam kebakaran, disertai penegakan hukum terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam pembakaran lahan.
Indonesia juga berupaya mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor, melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak swasta, di samping langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menangani karhutla.
“Kami terus melakukan koordinasi, dialog, dan komunikasi dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi masalah ini secara bersama,” tambah Vahd.
Menurut data dari SiPongi, yang diambil dari pengamatan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Selasa, 15 September, pukul 21.05 WIB, jumlah titik panas mengalami penurunan dari 1.437 menjadi 1.037 titik pada Senin, 14 September.
Kabut asap akibat karhutla di Indonesia juga dilaporkan mencapai wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, serta Filipina, termasuk ibukota Manila.
Sebelumnya, pada tanggal 5 September lalu, pemerintah Malaysia sempat mengumumkan keadaan darurat untuk seluruh wilayah Serian di negara bagian Sarawak, yang berbatasan langsung dengan Indonesia, meskipun status darurat tersebut dicabut tidak lama setelahnya.
Di sisi lain, pemerintah Jepang turut berkontribusi dengan mengerahkan tiga helikopter untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di Indonesia antara tanggal 12 hingga 19 September.
Pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan, namun masih menunggu respons dari pemerintah Indonesia.
Dalam hal penegakan hukum, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, pada hari Rabu, 16 September, mengungkapkan bahwa izin usaha dari 26 perusahaan yang terlibat dalam karhutla telah dibekukan.
Juli menjelaskan bahwa langkah pembekuan izin tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum Kehutanan), yang dapat diikuti dengan sanksi administratif dan kemungkinan proses pidana jika terdapat indikasi pelanggaran hukum.
➡️ Baca Juga: Kementerian Gelar 2 IPPA Fest – Berita Acara
➡️ Baca Juga: Istri Purbaya Dukung BPDP dalam Pengelolaan Komoditas Unggulan UMKM Berkelanjutan di RI
