Kepala Panti Wreda Salam Sejahtera, Anna Hartawan, menegaskan bahwa pengelolaan panti yang dipimpin olehnya kini semakin mengutamakan prinsip hak asasi manusia (HAM) setelah mendapatkan perhatian langsung dari Kementerian HAM.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anna menyusul sejumlah isu mengenai dugaan pelanggaran HAM yang sebelumnya viral di media sosial dan media massa.
“Dengan hadirnya Kementerian HAM, dampak psikologis yang ditimbulkan sangat signifikan bagi penghuni, keluarga mereka, dan para pekerja. Mereka merasa bahwa ada perhatian dan perlindungan yang lebih terhadap mereka,” ungkap Anna kepada wartawan pada Selasa, 24 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian HAM tidak hanya mengawasi, tetapi juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kondisi di panti sesuai dengan standar pelayanan kemanusiaan yang diharapkan.
Menurut Anna, intervensi tersebut mendorong pihak pengelola untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh, termasuk penguatan dalam tata kelola kelembagaan.
“Selama ini, kami masih banyak menggunakan pendekatan kekeluargaan. Namun, setelah peristiwa yang terjadi ini, kami mulai melakukan pembenahan sistem, mulai dari pencatatan, struktur organisasi, hingga penguatan fungsi HRD,” jelasnya.
Panti Wreda Salam Sejahtera yang telah beroperasi sejak 1996 saat ini menampung 45 lansia, didukung oleh sekitar 38-40 tenaga kerja, termasuk caregiver, perawat, dan staf operasional lainnya.
Dalam kegiatan sehari-harinya, panti ini menerapkan pola aktivitas yang terstruktur bagi para penghuni. Kegiatan tersebut mencakup aktivitas fisik, terapi, hingga kegiatan sosial seperti berkebun dan seni, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik para lansia.
Anna menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa aspek kesehatan menjadi prioritas utama, dengan pemantauan rutin oleh tenaga medis serta pengawasan ketat terhadap konsumsi obat-obatan.
“Kami ingin memastikan para lansia tetap aktif, sehat, dan bahagia. Itu adalah fokus utama dari setiap program kami,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa momentum kasus yang terjadi pada Oktober 2025 lalu menjadi langkah penting untuk meningkatkan standar pelayanan berbasis HAM di sektor sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia.
➡️ Baca Juga: Mobil Eropa Menghadapi Tantangan dari Produsen Mobil China dan Jepang
➡️ Baca Juga: Isu Tariff AS dan Politik Ekonomi RI: Dampak dan Analisis
