Jakarta – Pengamat telekomunikasi, Heru Sutadi, berpendapat bahwa Wikimedia perlu melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin keamanan data pribadi pengguna, memastikan akuntabilitas platform, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku di tingkat nasional.
“Regulasi PSE merupakan instrumen yang krusial untuk meningkatkan akuntabilitas. Platform global tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan internal saja, tetapi juga harus beradaptasi dengan hukum yang berlaku di lokal,” ujarnya di Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026.
Heru menegaskan bahwa status Wikimedia sebagai organisasi non-profit tidak menghilangkan kewajiban hukum untuk mendaftar sebagai PSE. Meskipun beroperasi sebagai lembaga nirlaba, platform ini tetap terlibat dalam pengelolaan data dan arus informasi yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pendaftaran sebagai PSE sangat penting untuk menjamin adanya standar minimum dalam perlindungan data pribadi. Selain itu, pendaftaran ini juga mencakup mekanisme pelaporan, koordinasi dengan otoritas nasional, dan aspek keamanan siber yang perlu diperhatikan.
Lebih lanjut, transparansi terkait kontributor dan proses kurasi konten juga diperlukan untuk menghindari manipulasi informasi. “Tanpa adanya pendaftaran, akan sulit memastikan apakah sistem yang mereka miliki memenuhi standar keamanan dan tata kelola yang ditetapkan di Indonesia,” tegas Heru.
Ia juga menyampaikan bahwa ketidakpatuhan Wikimedia terhadap regulasi nasional dapat menimbulkan risiko serius terkait perlindungan data serta transparansi dalam pengelolaan konten yang ada.
Apabila Wikimedia tidak mengikuti peraturan yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa perlindungan data pengguna akan sesuai dengan standar yang ditetapkan di Indonesia. Selain itu, transparansi dalam moderasi konten bisa menjadi lemah, misalnya jika penghapusan konten dilakukan secara sepihak tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas.
Kelemahan dalam transparansi moderasi konten dapat membuka kesempatan untuk penyalahgunaan, termasuk praktik di mana pihak tertentu berusaha mengendalikan narasi atau menjual jasa pembuatan konten.
“Ketiadaan kejelasan mengenai siapa kontributor dan bagaimana proses kurasi berjalan berisiko menciptakan disinformasi. Regulasi PSE hadir untuk meminimalkan celah-celah ini,” tambahnya.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu menambahkan bahwa aturan PSE berfungsi untuk memperkuat penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di wilayah Indonesia. Selain itu, hal ini juga memastikan bahwa platform bertanggung jawab atas konten yang beredar.
Menyikapi ultimatum yang diberikan pemerintah kepada Wikimedia, Heru menilai bahwa langkah tersebut diperlukan sebagai bentuk penegakan kedaulatan digital nasional. Ultimatum ini menyampaikan pesan bahwa semua PSE harus beroperasi dengan transparansi dan mematuhi regulasi yang ada di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Gaya Belanja Keluarga Indonesia Beralih ke Konsep yang Lebih Praktis dan Efisien
➡️ Baca Juga: JK Dihadirkan Kembali dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama Terkait Ceramahnya
