Bangladesh telah mengekspresikan ketidakpuasan terhadap Myanmar yang terus melabeli etnis Rohingya sebagai “orang Bengali,” sebuah istilah yang merujuk pada kelompok etnis dominan di Bangladesh. Selain itu, Myanmar juga hanya mengakui sebagian dari komunitas Rohingya yang memenuhi syarat untuk proses repatriasi, yang semakin memperburuk situasi.
Dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh, negara tersebut mengungkapkan keprihatinan mendalam, menegaskan bahwa “satu-satunya solusi yang berkelanjutan untuk krisis ini adalah dengan mengembalikan warga Rohingya ke Rakhine dengan cara yang aman, bermartabat, dan sukarela.”
Sejak Agustus 2017, lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya telah mencari perlindungan di distrik Cox’s Bazar, di bagian tenggara Bangladesh. Angka ini mencerminkan upaya ratusan ribu orang yang melarikan diri dari tindakan keras militer yang brutal di Myanmar, berdasarkan data terbaru dari badan pengungsi PBB hingga bulan Juli.
Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan resmi menyebut para pengungsi itu sebagai “orang Bengali” dan mengklaim telah memverifikasi sebanyak 308.975 pengungsi sebagai mantan penduduk negara bagian Rakhine.
Menurut pernyataan yang dirilis oleh pemerintah junta Myanmar, mereka akan menerima kembali pengungsi yang telah terverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine, dengan syarat situasi keamanan di negara bagian tersebut stabil.
Menanggapi pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar, Md. Toufiq-ur-Rahman, Direktur Jenderal untuk urusan Myanmar, telah mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Myanmar, U Kyaw Soe Moe, di Dhaka untuk membahas isu-isu yang muncul.
Dalam kesempatan tersebut, Rahman menyatakan bahwa beberapa informasi yang disampaikan oleh Myanmar didasarkan pada statistik yang tidak akurat, termasuk mengenai jumlah pengungsi Rohingya yang sebenarnya.
Diplomat Bangladesh ini menegaskan bahwa Rohingya adalah kelompok etnis yang memiliki identitas tersendiri, yang diakui oleh pihak berwenang Myanmar sebelum adanya perubahan kebijakan baru-baru ini.
Rahman juga menekankan bahwa data mengenai warga Rohingya yang terdaftar dalam sistem PBB menunjukkan angka yang lebih akurat, dan ia mendesak Myanmar untuk segera mempercepat proses verifikasi berdasarkan kesepakatan bilateral yang ada.
Ia juga meminta agar Myanmar mempertimbangkan anak-anak yang lahir di kamp pengungsian serta para pendatang baru yang terpaksa melarikan diri dari Rakhine setelah tahun 2017. Duta Besar Moe meyakinkan pihak Bangladesh bahwa ia akan meneruskan kekhawatiran tersebut kepada otoritas yang berwenang di Myanmar.
➡️ Baca Juga: KPK Menyatakan TNI-Polri dan Jaksa Sudah Terima THR, Kepala Daerah Tidak Perlu Memberikan Lagi
➡️ Baca Juga: Strategi Terbukti Mengatasi Kelelahan Mental di Tengah Jadwal Pertandingan Padat
