Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemotongan dana bagi hasil (DBH) tidak akan menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah acara yang dihadiri oleh seratus ekonom Indonesia yang membahas proyeksi pembangunan hingga tahun 2026.
Dalam acara tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki alternatif untuk mendapatkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau yang lebih dikenal dengan PT SMI. Dengan demikian, meskipun terjadi pemotongan DBH, proyek-proyek infrastruktur tetap dapat dilanjutkan.
“Sebagai solusi bagi daerah yang ingin meningkatkan infrastruktur, kami telah menyediakan sumber dana melalui PT SMI,” ujar Purbaya saat berbicara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis, 3 September 2026.
Purbaya juga menjelaskan, berkat skema pembiayaan dari PT SMI, pembangunan infrastruktur di daerah masih dapat berlangsung walaupun ada pemotongan DBH. Ia menekankan bahwa pinjaman yang disediakan oleh PT SMI akan diawasi dengan ketat, sehingga kualitas dari proyek-proyek yang dibiayai dapat terjaga dengan baik.
Menteri Keuangan ini menambahkan bahwa daerah memiliki kesempatan untuk meminjam dari PT SMI, dengan pengembalian pinjaman yang akan diambil dari sebagian dana bagi hasil yang diterima oleh daerah tersebut. Sehingga, meskipun ada pengurangan DBH, infrastruktur tetap dapat dibangun.
“Kita tahu bahwa PT SMI memiliki profesionalisme yang tinggi, melakukan penilaian secara mendetail dan hati-hati terhadap proyek yang akan dibiayai. Kami berharap dengan pendekatan ini, daerah tidak akan mengalami kekurangan dana untuk membangun infrastruktur yang diperlukan,” jelas Purbaya.
Di samping itu, Purbaya juga mengingatkan kepada pemerintah daerah yang berencana menerbitkan surat utang untuk lebih berhati-hati. Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah daerah tidak mampu membayar utang, dampaknya akan dirasakan oleh pemerintah pusat.
Ia memberikan contoh dari pengalaman negara lain, seperti Brazil dan Argentina, di mana pemerintah pusat harus menanggung beban utang yang tidak dapat dilunasi oleh pemerintah daerah.
“Kita perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan. Jika tidak, kita bisa mengalami situasi seperti yang terjadi di Brazil atau Argentina, di mana ketika daerah tidak mampu membayar utangnya, seluruh perekonomian menjadi goyah,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Perdagangan Dalam Negeri: Berita Terkini dan Analisis
➡️ Baca Juga: Iran Menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB yang Mendukung Agresi AS dan Israel
