Jakarta – Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa ketahanan energi nasional, terutama dalam hal pasokan bahan bakar minyak (BBM), berada dalam kondisi yang aman dan terkontrol.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan setelah rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu, 8 April 2026. Rapat ini melibatkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, BPH Migas, serta PT Pertamina Patra Niaga.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Komisi XII DPR RI mencatat bahwa pasokan BBM di seluruh Indonesia saat ini dalam keadaan aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Stabilitas ini menjadi indikator penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah perubahan yang terjadi di tingkat global.
Dari sisi SKK Migas, mereka melaporkan bahwa kinerja lifting migas nasional menunjukkan hasil yang baik dan masih dalam batasan target yang ditetapkan dalam APBN. Hal ini memberikan sinyal positif bagi keseimbangan pasokan energi di dalam negeri.
Di sektor hilir, BPH Migas melaporkan bahwa pengawasan distribusi BBM berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Pengawasan dilakukan dengan ketat untuk memastikan bahwa distribusi BBM tepat sasaran di seluruh wilayah di Indonesia.
BPH Migas juga menegaskan bahwa setiap potensi penyelewengan BBM telah ditangani sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, mereka mengimbau semua pihak untuk tidak melakukan penyalahgunaan BBM untuk menjaga keadilan dalam distribusi energi nasional.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan bahwa hasil rapat menunjukkan bahwa kondisi energi nasional tetap dalam situasi yang terkendali.
“Dari informasi yang kami terima, kondisi pasokan BBM kita aman. Lifting migas juga tetap berada dalam jalur target, dan dari sisi hilir, pengawasan distribusi berlangsung baik tanpa kendala yang berarti. Jika ada penyelewengan, tindakan tegas telah diambil oleh pihak yang berwenang,” ujar Bambang, dalam pernyataannya pada Kamis, 9 April 2026.
Ia juga menambahkan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mendorong penguatan pengawasan dan memastikan semua kebijakan di sektor energi berjalan dengan optimal untuk menjaga stabilitas pasokan nasional.
Lebih lanjut, Bambang mengingatkan pentingnya peran aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan menghindari praktik-praktik yang dapat mengganggu distribusi.
➡️ Baca Juga: KPK Mengungkap Total Pengembalian Uang Kasus Korupsi Kuota Haji Capai Rp 100 Miliar Lebih
➡️ Baca Juga: Strategi UMKM Memanfaatkan Tren Pasar Sambil Mempertahankan Identitas Bisnis yang Kuat
