Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa perubahan paradigma dalam pemerintahan sangat diperlukan. Ia mendorong transformasi dari pendekatan kekuasaan yang selama ini dominan, menuju birokrasi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Anwar Hafid menekankan pentingnya bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan mereka sebagai amanah, dengan fokus utama pada pelayanan masyarakat ketimbang sekadar simbol kekuasaan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anwar saat ia memimpin pengambilan sumpah dan janji bagi 442 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di halaman parkir Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Ia menekankan bahwa perubahan paradigma ini harus terlihat dalam sikap, perilaku, dan metode kerja ASN saat melaksanakan tugas pemerintahan.
“Paradigma pemerintahan kita saat ini berupaya untuk beralih dari penguasa menjadi pelayan,” ungkap Anwar Hafid.
Menurutnya, untuk membangun birokrasi yang berfokus pada pelayanan publik, perlu ada sistem yang mengutamakan kemampuan, kompetensi, dan prestasi individu. Ia menegaskan bahwa pengembangan karier ASN seharusnya didasarkan pada kapasitas dan kinerja, bukan hubungan pribadi.
“Kita adalah pelayan masyarakat, dan sebagai pelayan, ciri utama birokrat adalah berkembang melalui meritokrasi, bukan patronasi. Seseorang harus diakui karena kemampuannya, bukan karena kedekatannya dengan orang tertentu,” tegasnya.
Anwar menekankan bahwa prinsip meritokrasi sangat penting dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan objektif. Dengan menerapkan prinsip ini, setiap ASN diharapkan bisa berkembang berdasarkan kemampuan, kinerja, integritas, dan prestasi dalam menjalankan tugas mereka.
Sebaliknya, sistem patronasi yang mengedepankan hubungan pribadi berpotensi mengabaikan kompetensi dalam pengembangan karier ASN. Hal ini dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Anwar, penempatan aparatur yang kompeten sesuai dengan kemampuannya dapat memperkuat kinerja organisasi pemerintahan. Ini juga menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain menyoroti aspek profesionalisme, Anwar juga mengingatkan para PNS untuk menyesuaikan gaya hidup mereka dengan posisi dan kondisi sebagai aparatur yang baru memulai karier. Ia menilai bahwa gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan dapat menjadi masalah bagi individu.
“Ini adalah hal yang harus dipahami. Jika kita baru menjabat sebagai pegawai negeri, maka perlakuan dan gaya hidup harus sesuai dengan status kita. Terdapat orang yang baru menjadi pegawai golongan III, tetapi gaya hidupnya seperti eselon II. Gaya hidup yang tidak sesuai dapat menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
➡️ Baca Juga: Kardus Bekas: Peluang Bisnis Menguntungkan dengan Modal Kecil yang Patut Diperhatikan
➡️ Baca Juga: 3 HP flip Android ini rekomendasi gue buat lo yang mau gaya tapi gak mau ribet
