Relokasi Warga Terdampak Bendungan Karangnongko Blora Terhambat Izin Kemenhut, DPR Siap Kawal Prosesnya

Atok Dalang1 jam ago

0 1 minute read

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan komitmennya untuk memastikan proses relokasi bagi warga yang terkena dampak pembangunan Bendungan Karangnongko di Blora, Jawa Tengah, berjalan dengan baik dan lancar.

Danang berencana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak ke tingkat pusat melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kementerian-kementerian yang berkolaborasi dengan Komisi V DPR RI.

Pernyataan tersebut disampaikan Danang setelah melaksanakan reses di Blora, yang merupakan salah satu daerah pemilihannya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan reses ini menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk mendengarkan suara rakyat sekaligus memindahkan agenda rapat dari Gedung DPR RI di Senayan ke daerah pemilihan.

Dengan demikian, berbagai isu yang terhimpun selama periode reses akan diperjuangkan di forum resmi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

“Aspirasi ini akan saya sampaikan dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra-mitra kami di Komisi V,” kata Danang, seperti yang dilaporkan pada 31 Oktober 2026.

Komisi V DPR RI memiliki kemitraan dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas.

Mengenai relokasi warga yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko, Danang mengungkapkan bahwa lokasi pengganti sudah tersedia.

Lahan tersebut terletak di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketua DPD Gerindra Yogyakarta itu menambahkan bahwa lahan tersebut telah mendapatkan izin untuk digunakan sebagai kawasan relokasi bagi 535 kepala keluarga (KK).

Namun, untuk memanfaatkan lahan tersebut, masih diperlukan persetujuan alih fungsi lahan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Pembangunan Bendungan Karangnongko sendiri berdampak pada 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa.

Rincian dari dampak tersebut adalah sebagai berikut: Desa Mendenrejo memiliki 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.

Dari total wilayah yang terdampak, sebanyak 535 KK terdaftar mengalami dampak dan memerlukan penanganan, termasuk kepastian lokasi relokasi.

Selain fokus pada isu relokasi, Danang juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Hal ini diungkapkannya saat meresmikan program PISEW di jalur yang menghubungkan Dusun Sunggun, Dusun Parengan, hingga Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora.