Mendagri Tito Lantik Edi Nurhabad Sebagai Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP

Atok Dalang2 jam ago

0 2 minutes read

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), telah resmi melantik Mayjen TNI Edi Nurhabad sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP. Pelantikan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/TPA Tahun 2026, dan berlangsung di kantor BNPP pada Rabu, 30 September 2026.

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa pelantikan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan ini memberikan ruang bagi anggota TNI aktif untuk mengisi posisi di BNPP, yang diharapkan dapat membawa nilai tambah dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Mendagri menyatakan harapannya bahwa Edi Nurhabad dapat membawa inovasi dan meningkatkan performa BNPP, terutama dalam hal pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. Ia menilai bahwa meskipun kinerja BNPP selama ini telah cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan dan optimalisasi agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

“Dalam konteks infrastruktur, saya minta kepada Pak Edi Nurhabad dan seluruh direktur serta para kasubdit di bawahnya untuk benar-benar memahami dan memetakan permasalahan yang ada di sektor infrastruktur perbatasan,” ujarnya.

Untuk itu, Mendagri mengingatkan agar seluruh jajaran BNPP memastikan bahwa berbagai isu terkait infrastruktur di kawasan perbatasan tidak terabaikan. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang tepat dan merata akan memperkuat rasa keadilan di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.

Selain melakukan pemetaan permasalahan, Mendagri juga menyoroti pentingnya penentuan prioritas pembangunan. Mengingat banyaknya kebutuhan infrastruktur di kawasan tersebut, pelaksanaan proyek harus disesuaikan dengan kapasitas dan tahapan pembangunan yang ada.

“Pahami setiap masalah yang ada, petakan isu-isu di bidang infrastruktur perbatasan, dan buatlah prioritas untuk apa yang paling diperlukan. Kita semua tahu bahwa tidak semua hal bisa dikerjakan sekaligus. Oleh karena itu, buatlah roadmap untuk tahun 2027, 2028, dan 2029 agar lebih terarah,” sambung Mendagri.

Sejalan dengan upaya tersebut, Mendagri juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang baik antara BNPP dan Kementerian/Lembaga terkait. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan agar berbagai program nasional, seperti program perumahan rakyat, pembangunan jembatan, revitalisasi sekolah, dan program lainnya dapat terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan.

Dalam konteks program perumahan rakyat, Mendagri menegaskan perlunya BNPP untuk memperkuat dukungan terhadap inisiatif yang sedang dijalankan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Ia percaya bahwa pelaksanaan program ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Mendagri juga membuka peluang bagi BNPP untuk melakukan koordinasi lebih lanjut jika ada kebijakan atau program yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.