Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini menunjukkan tanda-tanda yang lebih jelas dari praktik demokrasi, jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Menurut Habiburokhman, fenomena penggunaan hukum sebagai alat untuk kekuasaan kini terlihat lebih ringan dan tidak seberat pada masa lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Habiburokhman dalam sebuah rapat dengar pendapat yang berlangsung dengan advokat, guna membahas RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 7 September 2026.
“Jika kita bandingkan pemerintahannya dengan yang sebelumnya, mohon maaf, saya rasa pemerintahan Pak Prabowo saat ini jauh lebih demokratis,” ungkap Habiburokhman.
“Gejala hukum yang dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan, menurut pandangan saya, saat ini jauh lebih rendah dibandingkan pemerintahan sebelumnya,” tambahnya.
Habiburokhman kemudian menceritakan pengalamannya ketika ia menjadi bagian dari oposisi sebelum bergabung dengan pemerintahan saat ini.
Dia mengakui bahwa hatinya terasa sakit ketika menyaksikan hukum disalahgunakan untuk kepentingan politik.
“Saya pernah berada di posisi oposisi sebelum akhirnya mendukung pemerintah. Rasanya sangat menyakitkan ketika hukum hanya dijadikan alat untuk kekuasaan politik,” jelasnya.
Selanjutnya, Habiburokhman membahas tentang RUU Perampasan Aset, menekankan pentingnya DPR untuk memastikan undang-undang ini tidak disalahgunakan di masa depan.
“Kita perlu merancang undang-undang dengan pemikiran yang matang agar tidak menjadi alat untuk penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus menyadari bahwa kita saat ini adalah pembuat undang-undang, bukan pemegang kekuasaan yang semena-mena,” tegas Habiburokhman.
➡️ Baca Juga: Inggris Mengalahkan Kroasia 7-0, Catatan Kekalahan Terburuk dalam Sejarah Sepak Bola
➡️ Baca Juga: Bocah SD di Pemalang Meninggal Dunia Akibat Bullying, Ini Tanggapan Mendikbudristek
