Jakarta – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyoroti pentingnya percepatan pembangunan di daerah sebagai fokus utama. Pembangunan nasional harus terus diperkuat agar hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa kendala anggaran tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pembangunan di daerah. Menurutnya, negara perlu menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian di tingkat global, sambil tetap memastikan bahwa pembangunan tetap berlangsung.
“Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah akan mendapatkan akses pendanaan untuk berbagai program pembangunan strategis tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional,” ujarnya pada Rabu, 30 September 2026.
Pernyataan ini disampaikan setelah DPR RI menyetujui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) untuk Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran mencapai Rp4.106,26 triliun.
Dalam APBN 2027, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen dibandingkan outlook 2026, menjadi Rp735 triliun. Selain itu, pemerintah daerah akan dapat memanfaatkan instrumen pembiayaan inovatif yang berasal dari operator investasi pemerintah pusat.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan bagi daerah dalam melaksanakan program pembangunan strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Budisatrio menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran agar pembangunan di daerah dapat berlangsung lebih efektif. Ia berpendapat bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda, sehingga dukungan untuk pembangunan daerah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
“Daerah-daerah di Indonesia, seperti Kalimantan Timur, berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Sebagai wakil rakyat dari Kaltim, saya merasa berkewajiban untuk terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah agar dapat terpenuhi secara optimal,” ungkapnya.
Budisatrio juga menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah merupakan aspek krusial dalam memperkuat pembangunan nasional. Dukungan bagi daerah diharapkan dapat memastikan bahwa program-program strategis pemerintah tidak hanya berfokus di tingkat pusat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah.
Di sisi lain, Budisatrio memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah untuk memperkuat fundamental APBN, terutama dari segi penerimaan negara.
Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan target rasio pajak menjadi 10,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027. Penguatan penerimaan ini diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis baik di tingkat nasional maupun daerah.
Peningkatan rasio pajak dianggap sebagai fondasi yang penting untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pemerintah, sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat terus dilaksanakan dengan baik.
➡️ Baca Juga: Ariel NOAH dan Niken Anjani: Terungkap Kedekatan Mereka di Balik Layar Dilan ITB 1997
➡️ Baca Juga: Game RPG Open World Belum Resmi Dirilis Sudah Capai 10 Juta Pre-Registrasi
