Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menggarisbawahi pentingnya menjaga etika dan nilai-nilai dalam memberi kritik kepada pemerintah.
Idrus menegaskan bahwa kritik adalah elemen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan dengan cara yang jujur, rasional, dan bebas dari kepentingan tertentu yang dapat merusak integritas demokrasi.
“Banyak orang saat ini yang mengklaim memperjuangkan keadilan, tetapi cara mereka tidak mencerminkan keadilan itu sendiri. Mereka mengusung demokrasi, tetapi melakukan tindakan yang tidak demokratis. Mengedepankan nilai-nilai, tetapi dengan pendekatan yang tidak beretika,” ujar Idrus dalam keterangannya pada Selasa, 17 Maret 2026.
Menurut Idrus, sikap kritis dalam proses demokratisasi harus didasarkan pada komitmen terhadap bangsa demi kemajuan Indonesia. Kritik seharusnya berpegang pada prinsip-prinsip yang ada dan dipandu oleh ideologi negara serta hukum yang berlaku.
“Sikap kritis dalam proses demokratisasi seharusnya dilandasi komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia. Hal ini harus sesuai dengan asas-asas yang ada, serta dipandu oleh ideologi Pancasila dan peraturan perundang-undangan, dan harus disampaikan secara rasional, objektif, logis, dan berdasarkan fakta,” tambahnya.
Idrus juga mengangkat isu tentang potensi adanya kepentingan di balik aliran dana yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu dalam diskursus publik.
“Jika ada dana yang mengalir kepada seseorang, pasti ada tujuan tertentu di baliknya. Hal ini perlu dicurigai karena bisa jadi ada kepentingan yang tersembunyi,” ungkap Idrus.
Meskipun demikian, Idrus berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu bersikap represif terhadap kritik yang muncul. Yang lebih penting adalah kesadaran kolektif bahwa Indonesia adalah rumah besar yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
“Pemerintah tidak perlu bersikap represif. Yang utama adalah mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa Indonesia adalah rumah besar kita bersama, yang harus kita rawat dan jaga,” katanya.
Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Alauddin Makassar, Idrus juga mengingatkan agar dalam perdebatan politik tidak muncul kebencian terhadap individu tertentu.
“Jangan sampai kebencian terhadap seseorang membuat kita tidak adil dalam penilaian,” tuturnya.
Di sisi lain, Idrus menganggap bahwa komunikasi politik pemerintah kepada publik masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, narasi yang disampaikan oleh para pembantu presiden, khususnya juru bicara presiden, dalam menjelaskan program-program pemerintah belum sepenuhnya optimal.
➡️ Baca Juga: Mobil Listrik Tertinggal, Ini Merek Kendaraan Teratas dalam Peringkat Reliabilitas 2026
➡️ Baca Juga: 2 ahli Kebakaran Tumpukan Sampah di Jakarta: Dampak dan Penanganan
