Jakarta – Regulasi yang memberikan perlindungan bagi para pekerja dalam sektor transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir, sedang dalam proses penguatan.
Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah tengah menyelesaikan penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memastikan kesejahteraan para pekerja di ekosistem digital ini.
Langkah nyata dalam upaya ini terlihat dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rapat strategis yang melibatkan lintas kementerian ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, hingga Kementerian Hukum.
Salah satu kesepakatan penting dalam rapat ini adalah perluasan cakupan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Peraturan yang tadinya hanya berfokus pada angkutan penumpang kini diperluas untuk mencakup perlindungan bagi kurir yang mengantarkan barang dan makanan.
Pembagian kewenangan antar kementerian juga telah dilakukan untuk mengatur ekosistem transportasi online ini dengan lebih terarah dan efektif.
“Tarif untuk pengiriman barang dan makanan akan diatur oleh Komdigi, sedangkan tarif angkutan penumpang akan diatur oleh Kementerian Perhubungan, dan pelaku transportasi online akan berada di bawah Kementerian UMKM,” ungkap Dasco pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Dasco menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bentuk konkret dari fungsi pengawasan DPR dalam menyerap aspirasi para pekerja di sektor transportasi online.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak lain. Dalam waktu dekat, mereka akan bertemu dengan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan proses ini.
“Kami akan mengundang komunitas, asosiasi ojol, dan juga para aplikator untuk mendengarkan aspirasi mereka sebelum merumuskan aturan final,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria memastikan bahwa keterlibatan berbagai platform dan mitra pengemudi akan dilakukan untuk merumuskan titik kesepakatan tarif yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyatakan bahwa perluasan aturan ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR. Untuk angkutan penumpang, perlindungan sudah mulai diterapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026, di mana potongan komisi untuk aplikator dibatasi maksimal 8 persen, sehingga pengemudi dapat membawa pulang setidaknya 92 persen dari pendapatan mereka.
➡️ Baca Juga: Prodia Luncurkan ‘Stemcell Clinic by Prodia’ untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan Preventif dan Regeneratif
➡️ Baca Juga: Bangladesh Menghadapi Myanmar Terkait Krisis Pengungsi Rohingya
