Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur, berbagai tokoh dan aktivis NU mengusulkan perlunya kepemimpinan PBNU yang berintegritas, independen, serta mampu memperkuat kontribusi organisasi terhadap kepentingan bangsa.
Usulan ini dianggap krusial agar NU tetap dapat menjalankan peran strategisnya di tengah dinamika sosial dan politik nasional, sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah.
Hatim Gazali, seorang aktivis muda NU, menegaskan bahwa NU memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan memberikan masukan yang konstruktif sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
Menurut Hatim, calon pemimpin PBNU seharusnya bisa diterima oleh berbagai kalangan, tidak terikat pada afiliasi partai politik, tidak menduduki jabatan publik, serta memiliki latar belakang yang kuat di tradisi pesantren.
Ia juga menekankan pentingnya munculnya kepemimpinan muda yang mampu menghadapi tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini.
“Muda bukan hanya sekadar umur, tetapi juga harus memahami dan mendalami dinamika yang ada di kalangan generasi muda,” ungkapnya, yang dikutip pada Rabu, 13 Agustus 2026.
Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU, Inayah Wulandari Wahid, juga menyoroti pentingnya independensi untuk menjaga marwah NU dan memperkuat perannya dalam kehidupan kebangsaan.
“Ingatlah, NU bukanlah organisasi yang antipolitik, tetapi harus dapat membedakan secara jelas antara politik kebangsaan dan politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan. Posisi NU mesti berdiri di samping rakyat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan,” tegas Inayah.
Dia berpendapat bahwa Muktamar ke-35 harus menjadi kesempatan untuk memilih figur pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki akar yang kuat di pesantren, serta mampu memperkuat organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan baik di tingkat nasional maupun global.
Ketua Umum KOPRI PB PMII, Wulansari Aliyatul Solikhah (Wulan), menambahkan bahwa independensi NU perlu diperkuat melalui sistem organisasi yang lebih transparan dan solid.
“Integritas adalah syarat utama. Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan, integritas itulah yang menjadi karakter penting dari organisasi. NU jauh lebih besar daripada sekadar popularitas calon Ketua Umum,” kata Wulan.
Selain memperkuat tata kelola organisasi, Wulan dan Inayah juga mendorong agar keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis di tubuh PBNU ditingkatkan.
➡️ Baca Juga: Kemenag Sukses Bayarkan TPG Guru Madrasah Sebelum Idul Fitri 1447 H
➡️ Baca Juga: Bocoran Skin Starlight MLBB Mobile Legends Mei 2026 yang Wajib Diketahui
