Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah untuk menyediakan nutrisi yang memadai bagi kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), sebelum melibatkan peserta didik.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan, “Perlu saya klarifikasi bahwa Program MBG ini sering kali lebih dikenal sebagai program untuk anak sekolah. Namun, dalam praktiknya, banyak mitra yang langsung menjalin kerjasama dengan kepala sekolah saat mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).”
Sony menekankan bahwa SPPG harus memperhatikan kelompok 3B dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup usia 0 hingga 2 bulan.
“Siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan? Mereka adalah ibu hamil, yang janinnya juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait asupan gizi. Kemudian, ada ibu menyusui dan balita, baru setelah itu baru peserta didik. Jadi, prioritas utama adalah 1.000 HPK,” tambahnya.
Dia juga menyoroti adanya praktik yang tidak sesuai dengan tujuan utama program prioritas nasional ini, yang seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Sering kali, terjadi apa yang saya sebut sebagai pemufakatan yang merugikan. Misalnya, ada pernyataan ‘kami tidak akan menerima MBG dari yayasan lain selain yayasan ini’. Hal ini jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, setiap kali kami pergi ke daerah, kami selalu menekankan bahwa tujuan utama Program MBG adalah untuk memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan,” ungkap Sony.
Sony juga menyampaikan bahwa Program MBG kini telah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah.
“Saat ini, terdapat 26.663 SPPG, dan baru-baru ini saya melihat data yang menunjukkan jumlahnya telah meningkat menjadi 27.066 SPPG yang terverifikasi, di mana 25.000 di antaranya sudah beroperasi. Dari total SPPG tersebut, terdapat 1,18 juta relawan yang terlibat. Jadi, jika kita berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, wujud nyata yang terlihat adalah 27 ribu SPPG tersebut. Semua itu melibatkan partisipasi masyarakat,” jelas Sony Sonjaya.
➡️ Baca Juga: Integrasi Teknologi dalam Kurikulum Merdeka di SMA
➡️ Baca Juga: Isu Tariff AS dan Politik Ekonomi RI: Dampak dan Analisis
