Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, mengungkapkan bahwa penggunaan internet selama Lebaran 2026 diprediksi akan melonjak, dengan estimasi peningkatan trafik layanan telekomunikasi mencapai hingga 40 persen.
“Periode libur Lebaran 2026 akan berlangsung selama kurang lebih dua minggu. Hal ini tentu akan berdampak signifikan terhadap lonjakan trafik telekomunikasi yang diperkirakan berada di kisaran 30-40 persen,” jelasnya di Jakarta, pada hari Jumat, 13 Maret 2026.
Salah satu faktor yang diperkirakan akan berkontribusi pada peningkatan penggunaan internet selama Lebaran 2026 adalah kebijakan pemerintah yang mendorong pegawai untuk menerapkan sistem bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA).
Untuk memastikan kualitas layanan telekomunikasi tetap terjaga selama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, pemerintah akan berkolaborasi dengan operator seluler dalam mengerahkan tim khusus. Tim ini akan bertugas di posko pemantauan layanan telekomunikasi yang akan beroperasi dari tanggal 13 hingga 29 Maret 2026.
“Antisipasi ini sudah dipersiapkan dengan baik oleh semua pihak, karena rekan-rekan dari operator seluler telah menyiapkan rencana cadangan untuk memperkuat jaringan di area yang rawan mengalami kerumunan,” ungkap Ismail.
Dia juga menekankan bahwa upaya untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi selama Lebaran 2026 akan mencakup peningkatan jaringan 4G dan 5G. “Kedua jaringan ini akan tetap dioptimalkan, terutama mengingat adanya prediksi lonjakan trafik yang signifikan,” tegasnya.
Di samping itu, pemerintah telah menyiapkan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) dan layanan pusat panggilan 112 untuk mendukung upaya mitigasi selama liburan Lebaran 2026.
“Kami telah mempersiapkan dukungan EWS, yang akan menyampaikan informasi tentang bencana melalui SMS blast dan siaran TV digital secara nasional,” jelas Ismail. EWS ini akan memberikan notifikasi kepada masyarakat melalui TV digital jika terjadi bencana di wilayah mereka.
Masyarakat disarankan untuk mengatur layanan TV digital mereka dengan kode pos tempat tinggal agar EWS dapat memberikan notifikasi yang lebih akurat. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan pusat panggilan 112 yang siap merespons dengan cepat bagi warga yang memerlukan bantuan dalam situasi darurat, seperti kecelakaan.
Layanan pusat panggilan 112 sudah beroperasi di Provinsi DKI Jakarta serta 190 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Warga dapat menghubungi pusat bantuan 112 yang terintegrasi dengan layanan darurat, termasuk kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulans, tanpa perlu mengeluarkan biaya.
➡️ Baca Juga: Mahasiswa Tuntut Transparansi Dana Kampus
➡️ Baca Juga: Perdagangan Internasional: Tren dan Tantangan Terkini
