Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas semua biaya pengobatan bagi korban keracunan yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mereka sepenuhnya pulih.
Ia mengungkapkan bahwa banyak dari korban keracunan tersebut kemungkinan besar berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu secara finansial.
“Korban keracunan ini biasanya berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi,” ungkap Saan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 September 2026.
Oleh karena itu, Saan menekankan pentingnya perhatian serius terhadap pembiayaan pemulihan kesehatan anak-anak yang terlibat dalam kasus ini, dan pemerintah harus menanggung semua biaya tersebut dengan komitmen yang tinggi.
Dalam pernyataannya, Saan juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait untuk menangani dengan serius masalah keracunan MBG dan dampak yang ditimbulkannya.
“Kami mengharapkan BGN dan lembaga terkait dapat memberikan penanganan yang komprehensif dan penuh perhatian,” tegasnya.
Saan menambahkan, penanganan yang serius sangat diperlukan agar anak-anak yang menjadi korban keracunan dapat segera mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal dan pemulihan yang cepat.
Dia juga menggarisbawahi bahwa kasus keracunan ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena telah menimbulkan risiko kesehatan yang jauh lebih serius. Kondisi kesehatan para korban yang mengalami dampak serius memerlukan penanganan yang segera.
“Sekali lagi, kami meminta agar kasus ini ditangani dengan serius. Situasinya sudah cukup memprihatinkan dan perlu perhatian segera,” jelasnya.
Saan melanjutkan, keracunan yang terjadi kali ini sangat berbeda dari kasus keracunan biasa, karena risiko yang ditimbulkan lebih besar termasuk hilangnya ingatan dan potensi penyakit kronis lainnya.
Maka dari itu, dia mendesak BGN dan pemimpin daerah untuk mengambil langkah-langkah cepat dan serius dalam menangani masalah ini.
Laporan yang diterima menunjukkan bahwa perhatian terhadap pemulihan kesehatan para korban sangat mendesak dan harus segera direspons dengan tindakan nyata.
➡️ Baca Juga: Istri Purbaya Dukung BPDP dalam Pengelolaan Komoditas Unggulan UMKM Berkelanjutan di RI
➡️ Baca Juga: Ramadhan Sebagai Momentum Mendorong Ekonomi Inklusif untuk Penyandang Disabilitas
