Jakarta – Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dalam menghentikan agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Chairman CISFED, Farouk Abdullah Alwyni, menekankan bahwa konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah bukan hanya sekadar masalah geopolitik, melainkan juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang berpotensi memperluas ketegangan global dan mengancam perdamaian dunia.
“Indonesia tidak dapat lagi bersikap diam. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum internasional dan menolak agresi yang merusak stabilitas baik di tingkat regional maupun global,” ujar Farouk dalam pernyataannya pada Selasa, 17 Maret 2026.
Dia mengingatkan pemerintah untuk mengadopsi langkah-langkah diplomatik yang tegas. Indonesia harus secara jelas menegur Amerika Serikat (AS) atas penggunaan kekuatan militer yang tidak berdasar, yang merupakan pelanggaran hukum internasional, serta mendesak penghentian segera seluruh bentuk agresi terhadap Iran.
“Di samping itu, tindakan Israel yang terus memperburuk situasi konflik harus dikritik secara terbuka, guna menunjukkan konsistensi moral dan politik luar negeri Indonesia di kancah internasional,” tambahnya.
Farouk juga menekankan pentingnya merumuskan strategi jangka panjang. Indonesia disarankan untuk mengurangi ketergantungan geopolitik dan ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan menjalin kerja sama strategis dengan negara-negara Muslim dan negara berkembang lainnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian nasional dan mendukung terbentuknya tatanan dunia multipolar yang lebih adil, di mana setiap negara diperlakukan setara dan dominasi tunggal tidak lagi memungkinkan terjadinya agresi tanpa akuntabilitas.
CISFED juga mendorong Indonesia untuk memanfaatkan momentum opini publik di Amerika Serikat, yang cenderung menolak keterlibatan negaranya dalam konflik, guna meningkatkan tekanan diplomatik secara global untuk mengakhiri agresi tersebut.
Lebih lanjut, Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai mediator regional yang efektif, menjembatani dialog antara Iran, negara-negara Teluk, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membangun arsitektur keamanan yang berbasis pada dialog dan kerja sama.
“Sejarah akan mencatat sikap bangsa yang tidak tinggal diam saat hukum internasional dilanggar. Indonesia harus tampil sebagai aktor aktif yang mendukung keadilan, bukan hanya sekadar sebagai pengamat,” tegasnya.
➡️ Baca Juga: Kemendagri Panggil Bupati Lucky Hakim atas Liburan ke Jepang
➡️ Baca Juga: Polemik Mobil Dinas Baru Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Berakhir dengan Nilai Rp 8,49 Miliar
