Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa media sosial kini telah bertransformasi menjadi salah satu saluran utama komunikasi antara sektor perbankan dan masyarakat. Namun, platform digital ini juga menghadirkan tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri perbankan supaya manfaat yang diperoleh dapat dimaksimalkan.
Dian menjelaskan bahwa kehadiran media sosial tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga menciptakan ruang interaksi yang lebih luas antara bank dan nasabah. Dengan adanya platform ini, komunikasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
Lebih dari itu, media sosial juga berfungsi sebagai saluran strategis dalam pengembangan produk dan layanan perbankan yang berbasis digital. Hal ini memungkinkan bank untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan nasabah.
“Media sosial saat ini menjadi alat penting bagi perbankan untuk meningkatkan interaksi dengan nasabah, memperluas jangkauan layanan, dan memperkuat loyalitas pelanggan,” tegas Dian dalam pernyataan resminya pada Senin, 6 April 2026.
Namun, di balik berbagai peluang tersebut, OJK juga memperingatkan adanya risiko yang perlu diwaspadai. Menurut Dian, perubahan sentimen di dunia digital dapat berpengaruh langsung terhadap reputasi bank, bahkan dapat mengancam stabilitas keuangan.
“Walaupun demikian, pemanfaatan media sosial dalam sektor perbankan juga membawa risiko baru, khususnya terkait reputasi yang dapat muncul dari dinamika sentimen di ranah digital yang bisa mengguncang stabilitas keuangan,” tambahnya.
Sebagai respons terhadap kompleksitas peran media sosial dalam perbankan, OJK meluncurkan Panduan Media Sosial Perbankan (Banking in Social Media Guideline). Panduan ini merupakan bentuk komitmen OJK untuk mendorong bank dalam mengelola aktivitas digital dengan lebih terarah, profesional, dan bertanggung jawab.
Panduan Media Sosial Perbankan ini juga melengkapi berbagai kebijakan OJK yang mendukung percepatan transformasi digital di sektor perbankan. Kebijakan tersebut termasuk POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 mengenai Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 terkait Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum, Panduan Resiliensi Digital, serta Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia.
OJK menetapkan tiga pilar utama dalam pengelolaan media sosial di sektor perbankan. Pilar pertama adalah governance, yang mencakup tata kelola dan proses pengelolaan aktivitas digital secara keseluruhan. Pilar kedua adalah manajemen risiko, yang mengintegrasikan risiko terkait media sosial ke dalam manajemen risiko di bank.
Dengan pemahaman yang baik tentang media sosial dan implementasi panduan yang tepat, bank dapat memanfaatkan potensi platform ini sekaligus memitigasi risiko yang ada. Ini adalah langkah penting untuk memastikan interaksi yang sehat dan produktif antara perbankan dan nasabah di era digital yang terus berkembang.
➡️ Baca Juga: Asal Usul Julukan Furap untuk Fuji dan Reza Arap yang Menjadi Viral di Media Sosial
➡️ Baca Juga: Manfaat Aplikasi Pembuat Faktur Digital dalam Mempercepat Proses Pembayaran Klien
