uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

kpkgg
bisnis

Kemnaker Menginformasikan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Mencapai Lebih dari 2.100

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan telah meningkat dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100. Hal ini terjadi seiring berjalannya proses pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Indah Anggoro Putri, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kemnaker, menjelaskan bahwa diskusi mengenai RUU tersebut masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.

“Belum ada dokumen yang selesai, semua masih dalam tahap pembahasan dengan DPR,” ungkapnya.

Dengan situasi ini, Indah mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai dokumen-dokumen yang beredar dan mengklaim sebagai naskah final hasil diskusi antara pemerintah dan DPR.

Ia menjelaskan bahwa inisiatif untuk menyusun RUU Pelindungan Ketenagakerjaan berasal dari DPR, di mana pemerintah menerima konsep awal RUU ini pada 27 Agustus 2026.

Selanjutnya, pada 1 September 2026, Presiden memberikan tugas kepada tujuh kementerian untuk mengkaji RUU tersebut bersama DPR.

Ketujuh kementerian yang terlibat dalam pembahasan ini meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Bukan hanya Menteri Ketenagakerjaan yang terlibat dalam pembahasan RUU ini bersama DPR,” kata Indah menegaskan.

Berbagai masukan dari pihak pemerintah dalam diskusi ini mencakup isu-isu seperti upah dan jaminan sosial bagi para pekerja di sektor mikro, pelatihan, pemagangan, serta pengaturan terkait alih daya.

Pemerintah juga mendorong perluasan cakupan perlindungan ketenagakerjaan agar tidak terbatas hanya pada pekerja di pabrik atau perkantoran.

Menurut Indah, perhatian dalam pembahasan juga diberikan kepada pekerja yang terkena dampak perkembangan teknologi, pekerja platform digital, nelayan, pekerja di sektor ekonomi perawatan, perawat lanjut usia, pekerja seni, serta pekerja di sektor mikro, kecil, dan menengah.

Adapun pemerintah berusaha untuk menempatkan produktivitas kerja sebagai salah satu isu utama yang diatur dalam RUU tersebut.

“Kami berkomitmen untuk memperjuangkan istilah ‘produktivitas kerja’ dalam RUU ini,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah memperjuangkan adanya jaminan pesangon untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk dalam kasus perusahaan yang mengalami kebangkrutan.

Mengenai pengaturan alih daya, Indah menjelaskan bahwa pemerintah mendorong adanya pembatasan terhadap jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan, sementara rincian lebih lanjut mengenai hal ini masih dalam pembahasan bersama DPR.

“Alih daya hanya diperbolehkan untuk jenis pekerjaan tertentu,” jelasnya.

Pada seminar bertajuk “Membaca Arah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Antara Harapan dan Kenyataan Pekerja/Buruh” yang berlangsung di Bogor pada 26 September, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahgan, memberikan pandangannya mengenai isu ini.

    ➡️ Baca Juga: Kawasaki Perkenalkan Versys Terbaru dengan Mesin yang Lebih Kuat dan Tangguh

    ➡️ Baca Juga: Anak Pinkan Mambo Ungkap Perubahan Ibunya Setelah Menikah Kembali di Jalanan

    Related Articles

    Back to top button