KPU Surakarta Tegaskan Verifikasi Ijazah Gibran Hanya Melibatkan Kemendikbud, Bukan Singapura

Atok Dalang2 minggu ago

1 1 minute read

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Jawa Tengah, menegaskan bahwa proses verifikasi syarat calon wali kota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua KPU Kota Surakarta, Yustinus Arya Artheswara, menyatakan bahwa pada saat pencalonan Pilkada 2020, pihaknya telah melaksanakan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dalam rangka verifikasi, KPU telah memeriksa semua dokumen yang diajukan oleh setiap calon peserta yang ingin mendaftar untuk Pilkada Surakarta 2020.

Pada pemilihan tersebut, Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai calon wali kota Surakarta.

Menurutnya, saat itu terdapat dua calon, dan mereka telah melakukan verifikasi terhadap ijazah yang dimiliki oleh Gibran.

Verifikasi dilakukan secara faktual melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) VII.

Namun, ia menegaskan bahwa proses verifikasi tidak mencakup perjalanan ke Singapura, tempat Gibran menempuh pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa ijazah yang diperoleh dari luar negeri hanya perlu diverifikasi oleh kementerian terkait, termasuk ijazah Gibran Rakabuming yang mengikuti Pilkada Surakarta 2020.

Dengan selesainya verifikasi tersebut, syarat pencalonan Gibran dianggap sah.

“Proses ini dapat dilakukan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kami melakukan verifikasi dengan merujuk pada surat tersebut melalui Bakorwil Wilayah VII di Solo,” terang Yustinus.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

MK juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang memenuhi syarat pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas atau sederajat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.